PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri yang diantaranya mengatur izin gangguan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan izin gangguan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Mengingat : 1. UU no. 5 / 1984; 2. UU no. 18 / 1997
3. UU no. 23 / 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3699);
4. UU no. 32 / 2004; 5. UU no. 25 / 2007
6. UU no. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. UU no. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. UU no. 20 / 2008; 9. PP Nomor 66 / 2001; 10. PP Nomor 38 / 2007;
11. PP No. 26 / 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI no. 4833);
12. PP no. 45 / 2008; 13. Permendagri no. 24 / 2006; 14. Permendagri no. 20 / 2008.
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH..
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
3. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
5. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
6. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten/Kota atau Provinsi.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah.
(2) Materi yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. kriteria gangguan;
b. persyaratan izin;
c. kewenangan pemberian izin;
d. penyelenggaraan perizinan;
e. retribusi izin;
f. peran masyarakat;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. jenis dan dasar pengenaan sanksi.
BAB III
KRITERIA GANGGUAN
Pasal 3
(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
a. lingkungan;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.
(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
Pasal 4
Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
BAB IV
PERSYARATAN IZIN
Pasal 5
(1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
a. mengisi formulir permohonan izin;
b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
(2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan; b. nama perusahaan;
c. alamat perusahaan; d. bidang usaha/kegiatan;
e. lokasi kegiatan; f. nomor telepon perusahaan;
g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.
BAB V
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 7
(1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati/Walikota.
(2) Khusus untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemberian izin merupakan kewenangan Gubernur.
(3) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Badan atau Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki badan atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari kepala daerah.
BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemberi Izin
Pasal 8
Pemberi izin wajib :
a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
Pasal 9
(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.
Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin
Pasal 10
Pemohon izin wajib:
a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
Pasal 11
Pemohon izin mempunyai hak :
a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 12
Pemberi izin dilarang:
a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.
Pasal 13
Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.
Bagian Keempat
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin
Pasal 14
Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:
a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
Bagian Kelima
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin
Pasal 15
Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
Pasal 16
(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
a. perubahan sarana usaha;
b. penambahan kapasitas usaha;
c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
(2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencabut Izin Usaha.
BAB VII
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan izin gangguan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
(2) Pengaturan penyelenggaraan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
Peraturan Daerah tentang izin gangguan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.
BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 19
(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 20
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
a. koordinasi secara berkala;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d. perencanaan, penelitian, pegembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 21
(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.
Pasal 22
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah terkait dengan izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Peraturan daerah yang mengatur mengenai izin gangguan disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang kecuali ketentuan mengenai izin Undang-Undang Gangguan.
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar